Sistem verifikasi e-KYC telah menjadi andalan dalam industri fintech untuk menangkal kejahatan keuangan. Namun, bagaimana sistem e KYC verification dapat mencegah hal skenario terburuk dalam fintech?
Kemajuan industri fintech dalam beberapa tahun terakhir, membuat industri ini berpotensi menjadi sarang kejahatan. Untuk menghindari hal ini, perusahaan perlu menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).
PMPJ ini dapat diterapkan dengan menggunakan sistem e-KYC, untuk menjamin keamanan transaksi maupun tindakan ilegal. Pelajari seperti apa itu e KYC dan PMPJ lebih lengkap melalui pembahasan ini.
Apa itu e-KYC?
e-KYC adalah sistem verifikasi dan identifikasi yang dilakukan secara digital. Dalam industri fintech, e-KYC akan dapat memverifikasi nasabah untuk memastikan data pribadi yang mereka berikan adalah akurat dan valid.
e-KYC itu sendiri merupakan singkatan dari electronic Know Your Customer, yang berarti mengenali nasabah melalui proses elektronik. Proses verifikasi yang nasabah dan perusahaan lakukan akan dijalankan secara online.
Sistem e-KYC umumnya digunakan dalam industri fintech, seperti m-banking, platform e-wallet, P2P lending, asuransi, dan fintech lainnya. Tiap nasabah akan perlu melalui verifikasi ini untuk dapat melakukan transaksi atau membuka rekening.
Perbedaan e-KYC dengan Proses Verifikasi KYC Tradisional
Sistem e KYC verification merupakan sistem pengecekan versi “upgrade” dari proses verifikasi KYC tradisional. Dengan begitu, akan ada perbedaan yang signifikan jika kedua sistem saling dibandingkan, di antaranya:
- Sistem e-KYC dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi layanan digital. Sementara, verifikasi KYC tradisional dilakukan dengan mengunjungi kantor yang umumnya buka saat jam kerja.
- Proses verifikasi dengan sistem e-KYC hanya memakan waktu beberapa menit saja. Sementara, proses verifikasi KYC tradisional akan memakan waktu hingga beberapa hari, akibat pengecekan manual.
- Verifikasi dengan e-KYC dapat dilakukan dengan mengakses database negara resmi secara otomatis dan real-time. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh sistem verifikasi KYC tradisional.
- e-KYC dapat diimplementasikan dengan berbagai teknologi canggih seperti liveness check dan akal imitasi (AI). Ini akan mengurangi tingkat human error jika dibandingkan dengan memakai KYC tradisional.
Baca Juga: Keuntungan Penerapan e-KYC di Berbagai Sektor Bisnis
Manfaat Utama e-KYC bagi Industri Fintech dan Pengguna
Implementasi sistem e KYC verification memberikan manfaat yang dapat dirasakan semua pihak, baik perusahaan maupun pengguna. Untuk perusahaan fintech berikut manfaat dari menerapkan sistem e-KYC:
- Mampu mencegah terjadinya tindak kejahatan dalam fintech. e-KYC pada dasarnya diterapkan untuk mencegah tindak kejahatan seperti pencucian uang, pemalsuan dokumen, hingga pencurian data pribadi.
- Lebih mudah memantau aktivitas tiap nasabah. Perusahaan dapat melihat riwayat transaksi, aktivitas keuangan yang dilakukan, hingga mendeteksi aktivitas yang mencurigakan.
- Meningkatnya kualitas layanan fintech yang dimiliki. e-KYC mampu mengurangi human error, mempercepat proses verifikasi, dan memberikan akses untuk verifikasi bagi nasabah melalui smartphone.
- Sistem verifikasi yang canggih dengan biaya yang lebih hemat. Perusahaan fintech juga akan dapat menghemat pengeluaran untuk proses verifikasi karena tidak memerlukan staf khusus.
Sementara itu, sistem e-KYC memberikan manfaat berupa proses verifikasi yang cepat dan mudah bagi pengguna layanan. Sistem ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan, karena mereka merasa aman dalam melakukan transaksi.
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam Industri Fintech dengan e-KYC
PMPJ merupakan prinsip yang dipakai untuk mengenali pengguna jasa dalam suatu layanan. Prinsip ini wajib diterapkan dalam industri fintech, dan caranya bisa dilakukan dengan menerapkan e KYC verification.
Namun, bagaimana suatu perusahaan fintech menerapkan PMPJ dengan menggunakan sistem e-KYC? Ada beberapa poin penting yang perlu diketahui dari penerapan PMPJ, yaitu:
Identifikasi Pengguna Jasa
Perusahaan fintech perlu melakukan identifikasi nasabah dengan cara mengumpulkan data identitas mereka. Data identitas ini dapat berupa nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, hingga Kartu Tanda Penduduk.
Proses identifikasi ini bisa dilakukan dengan sistem e-KYC. Nasabah akan dapat mengirimkan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen digital langsung dari smartphone, agar proses identifikasi bisa dilakukan.
Verifikasi Pengguna Jasa
Proses identifikasi saja tidak cukup, karena perusahaan fintech juga harus mengecek validitas dari data tersebut. Verifikasi ini bertujuan untuk mencegah tindak kejahatan, seperti identitas palsu dan pendaftaran dengan memakai identitas orang lain.
Untuk proses ini, perusahaan dapat memakai e-KYC untuk mencocokkan data KTP, biometrik, hingga nomor telepon yang didaftarkan. Sistem e-KYC dapat mencocokkannya dengan database yang dimiliki instansi negeri.
Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa
Bagaimana setelah nasabah sudah melakukan identifikasi dan verifikasi? Maka selanjutnya, perusahaan fintech perlu memantau segala aktivitas transaksi yang dilakukan oleh nasabah selama di dalam bisnis tersebut.
Untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, perusahaan fintech dapat melihat pola transaksi dari riwayat transaksi. Contohnya seperti jika adanya jumlah transaksi yang tidak wajar, atau transaksi ke rekening dengan tingkat risiko yang tinggi.
Penyimpanan dan Pencatatan Data Transaksi
Perusahaan fintech juga perlu mencatat dan menyimpan setiap data transaksi yang dilakukan nasabah. Data ini kedepannya dapat dipakai sebagai bukti jika terjadinya aktivitas ilegal atau kejahatan keuangan.
Dalam menyimpan data tersebut, perusahaan fintech juga perlu mengikuti regulasi yang berlaku. Hanya mencatat dan menyimpan data yang relevan, serta dapat dipakai untuk membantu investigasi aktivitas ilegal.
Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious Transaction Report)
Suspicious transaction report (STR) merupakan laporan yang dibuat perusahaan fintech tentang adanya indikasi aktivitas mencurigakan. Di antaranya seperti money laundering, pendanaan terorisme, dan lain-lain.
Apabila ditemukan adanya aktivitas mencurigakan, perusahaan fintech perlu melampirkan STR ini kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Profiling dan Risk Assessment Pengguna Jasa
Salah satu kelebihan dari sistem e-KYC ada pada kemampuannya yang mendukung risk assessment. Dengan sistem ini, perusahaan dapat melakukan profiling, yaitu semacam pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko mereka, contohnya:
- Untuk kelompok dengan tingkat risiko kecil, maka pengawasan dilakukan sesuai dengan standar yang diberlakukan.
- Untuk kelompok dengan tingkat risiko tinggi, perusahaan fintech perlu menerapkan pengawasan yang lebih ketat, seperti memberikan sistem autentikasi ekstra untuk memastikan.
Kepatuhan Terhadap Regulasi
eKYC pada dasarnya sudah memiliki regulasinya tersendiri, salah satunya Peraturan BI No. 3/10/PBI/2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Namun, PMPJ perlu diterapkan karena juga memiliki regulasi yang perlu dipatuhi.
Adapun regulasi tersebut ialah UU No. 8 2010, yang membahas tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, juga ada regulasi yang diberlakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Perusahaan fintech perlu memastikan jika layanan finansial mereka sudah patuh terhadap regulasi tersebut. Penerapan PMPJ bersamaan dengan sistem e-KYC dinilai cukup untuk mematuhi aturan yang berlaku.
Perlindungan Data Pengguna Jasa
Terakhir, perusahaan fintech juga perlu melindungi data nasabah yang memakai layanan mereka. Ada beberapa alasan utama mengapa perusahaan perlu melakukan hal ini:
- Kemampuan layanan fintech melindungi data nasabah menjadi penentu dari kualitas perusahaan fintech.
- Data nasabah tidak boleh disalahgunakan atau diberikan oleh pihak tidak berwenang.
- Ada aturan UU Pelindungan Data Pribadi yang mencakup hingga industri fintech.
Kesimpulannya, perusahaan fintech dapat menerapkan PMPJ dengan memiliki sistem e KYC verification. Menggunakan data seperti riwayat transaksi dan aktivitas transaksi akan dapat membantu perusahaan untuk mencegah berbagai tindak kejahatan.
